Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.12/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas.prl@kkp.go.id KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2016 16 Januari 2017 Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan KEPMENKP NOMOR 73/KEPMEN-KP/2016 untuk peraturan dan kebijakan lainnya dapat di lihat di www.infohukum.kkp.go.id
KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2016 16 Januari 2017 Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan KEPMENKP NOMOR 73/KEPMEN-KP/2016 untuk peraturan dan kebijakan lainnya dapat di lihat di www.infohukum.kkp.go.id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN … Oct 31, 2014 · UU 32 2014 Kelautan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan … Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan — SEANODE Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Abstrak. No abstract provided. Publication Tanggal Agu 15, 2018, 2:22 p.m Kategori Undang-undang Undang-undang yang terkait dengan penyusunan RZWP-3-K Pemilik nurfitri More info- Makalah Perikanan dan Kelautan | Fishery and Marine Science
peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 2/permen-kp/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 139/kepmen-kp/sj/2019: peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir: pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Kelautan dan ... Terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menimbulkan pro kontra dikalangan politisi maupun birokrasi. Dengan adanya undang-undang tersebut memangkas beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya urusan kelautan dan perikanan. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ( Lembaran
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan pedoman penyusunan programa penyuluhan perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Programa PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR … 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; Memperhatikan : 1. Agreement for the Implementation of the Provisions of the HUKUM DAN PERATURAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Ali … Apr 02, 2014 · Hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumberdaya alam. Hukum positif di Indonesia yang terkait dalam masalah lingkungan seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan hukum adat sasi laut dan kewang PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …
Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA.
